MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4%, Prof Juanda: Tidak Terlambat Diberlakukan Tahun Ini : Okezone Nasional

JAKARTA – Guru besar hukum tata negara Universitas Bhayangkara, Prof Juanda mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen yang selama ini menyandera banyak partai politik. Menurut putusan tersebut mestinya diberlakukan mulai 2024.

Menurutnya hal itu bisa diwujudkan dalam pemilu 2024, sebab saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan proses rekapitulasi suara berjenjang nasional hingga 20 Maret 2024.

“Kenapa ini tidak diberlakukan pada 2024 menurut saya tidak ada kata terlambat sebab begini putusan KPU itu secara nasional kan belum, itu kan nanti 20 Maret 2024,” ujar Prof Juanda dalam tayangan Sindonews TV, Jum’at (1/3/2024).

 BACA JUGA:

Dia menilai proses rekapitulasi nasional yang sedang berjalan saat ini belum diketahui berapa presentase yang akan diraih partai politik peserta pemilu. Oleh sebab itu selayaknya putusan itu bisa diberlakukan pada pemilu 2024.

“Saya pikir bahwa MK memutuskan untuk berlaku 2024 juga, kan belum melewati batas waktu, karena kenapa, kita belum tahu siapa mendapat persentasenya berapa dari beberapa partai itu sehingga di sini agak setengah hati ya putusan ini,” sambungnya.

Sebelumnya, MK menilai ambang batas parlemen atau PT sebanyak empat persen harus diubah sebelum Pemilu 2029 berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan putusan perkara 166/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Menurut MK ambang batas empat persen harus diubah agar berlaku pada Pemilu mendatang.

 BACA JUGA:

“Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain, yaitu didesain untuk digunakan secara berkelanjutan, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Baca Juga  3 Pemain Manchester United Absen Lawan Luton Town di Liga Inggris 2023-2024, Siapa Saja? : Okezone Bola

“Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” sambungnya.





Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

(sal)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *