Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Pemerintah Tegakkan Demokrasi dan Supremasi Hukum : Okezone Nasional

JAKARTA – Massa aksi perempuan Indonesia geruduk Istana mulai membubarkan diri setelah melakukan aksinya di Silang Monas, Jakarta Pusat Jumat (8/3/2024).

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan massa aksi membubarkan diri pada pukul 12.11 WIB setelah sebelumnya berkumpul dan melakukan long march dari depan Kantor Bawaslu RI untuk menuju Istana Presiden.

Namun, karena tak diberi akses melakukan aksi depan istana, para peserta aksi melakukan orasinya di Silang Monas samping Patung Kuda.

Sebelum membubarkan diri ratusan perempuan melakukan simbolisme suara perempuan suara penentu, yang mana poster yang berisikan kritikan kepada pemerintah dimasukan ke sebuah kotak bertuliskan ‘suara perempuan’.

“Itu tuntutan selama ini cuma cawe-cawe Jokowi biar perempuan nyoblos. Tapi aksi ini kita mau menunjukkan suara perempuan bukan itu, tapi untuk keberlangsungan bangsa dan lain-lain,” kata koordinator lapangan Ajeng dinatas mobil komando.

Dari pantauan di lokasi pula, lalu lintas di lokasi saat para peserta aksi membubarkan diri terlihat agak mengalami kepadatan. Namun, tak menimbulkan kemacetan yang begitu signifikan.

Sebelumnya, Koordinator aksi Aliansi Perempuan Indonesia Mutiara Ika mengungkapkan tuntutan dari aksi perempuan Indonesia geruduk Istana yang dilakukan bertepatan dengan hari perempuan internasional pada jumat (8/3/2024).




Follow Berita Okezone di Google News


Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Para peserta aksi menuntut tiga poin penting yakni salah satunya untuk meminta pemerintah dan negara agar menegakkan demokrasi dan supremasi hukum yang kuat.

Baca Juga  Viral Video Sejumlah Pemuda Indonesia Diduga Bangunkan Pemain Timnas Vietnam Gunakan Kembang Api : Okezone Bola

“Yang pertama kami bersikap untuk dan menuntut untuk pemerintah dan negara kita untuk menegakkan demokrasi dan supremasi hukum,” kata Ika kepada wartawan di Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, mereka juga meminta agar pemerintah segera mengesahkan kebijakan-kebijakan yang memang bisa mensejahterakan perempuan Indonesia salah satunya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

“Kedua segera mengesahkan kebijakan-kebijakan yang memnag diharapkan oleh perempuan salah satunya adalah RUU PPRT dan juga mebcabut segala kebijakan yang justru memiskinkan perempuan seperti UU cipta kerja,” ucap Ika.

Terakhir, Ika mengungkapkan jika pemerintah segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat, entah itu dari masa lalu ataupun di masa sekarang.

“Terakhir kami menuntut diusut tuntasnya berbagai pelanggaran ham berat baik masa lalu dan juga sekarang, yang seharusnya itu adalah orang yabg terduga, orang yang dia punya kaitan berat dengan pelanggaran ham masa lalu itu harus diadili harus dibawa ke pengadilan HAM,” pungkasnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *